Berita

Tegas! Travel Penyedia Visa Haji Non Resmi Akan Disanksi, Gegara 34 WNI Dideportasi

profile picture Ima Rahma Mutia
Ima Rahma Mutia
visa haji non resmi
Menag akan memberikan sanksi pada travel penyedia visa haji non resmi. (Kemenag)

HARIANE – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan kalau pihaknya akan memberikan sanksi kepada travel penyedia visa haji non resmi.

“Kita akan memberi sanksi kepada travel yang menyediakan bisa selain visa resmi haji,” ujar Menag usai mengikuti Rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Senayan, Jakarta.

Hal ini merupakan buntut dari kasus penangkapan dan pemulangan 34 jamaah asal Indonesia dari Arab Saudi karena kedapatan menggunakan visa ziarah untuk berhaji.

Padahal dari pihak Kerajaan Arab Sudah mengingatkan berkali-kali agar jamaah jangan sampai melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan visa selain visa haji.

Mereka bahkan tak segan-segan memberikan sanksi kepada jemaah pemegang visa haji non resmi, mulai dari deportasi, denda puluhan juta rupiah, hingga pencekalan.

“Menteri haji Kerajaan Arab Saudi juga sudah mengingatkan jangan pakai visa di luar visa haji resmi. Karena pemerintah Kerajaan Arab saudi akan bertindak tegas.

Saya juga sudah sampaikan jangan berangkat haji tanpa visa remi haji,” imbuh Menag.

Menag Sanksi Travel Penyedia Visa Haji Non Resmi

Dilansir dari Kementerian Agama (Kemenag) visa haji diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU).

Menurut Pasal 18 UU PHU, visa haji Indonesia terdiri atas visa haji kuota Indonesia dan visa haji mujamalah atau undangan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Sementara itu visa haji kuota Indonesia terbagi lagi menjadi dua, yaitu haji reguler yang diselenggarakan oleh pemerintah dan haji khusus oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Bagi WNI yang mendapatkan visa mujamalah, keberangkatannya wajib melalui PIHK. Nantinya, pihak PIHK akan melaporkan hal tersebut ke Menag.

“Di luar itu pasti akan jadi masalah, dan terbukti berapa jemaah Indonesia ada yang terkena aturan yang diberlakukan kerajaan Arab Saudi,” pungkas Menag.

Ads Banner

BERITA TERKINI

Sampah di Depo se-Kota Yogya Dieksekusi, Pemerintah Atur Jadwal Pembuangan Sampah

Sampah di Depo se-Kota Yogya Dieksekusi, Pemerintah Atur Jadwal Pembuangan Sampah

Jumat, 12 Juli 2024 18:55 WIB
Pemkab Sleman Sambut Baik Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Sampah

Pemkab Sleman Sambut Baik Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Sampah

Jumat, 12 Juli 2024 18:39 WIB
Mayat Tanpa Identitas Di Pantai Baron Akhirnya Dimakamkan

Mayat Tanpa Identitas Di Pantai Baron Akhirnya Dimakamkan

Jumat, 12 Juli 2024 18:28 WIB
Qurban For Stunting, Upaya Kemenag Gunungkidul Tekan Angka Stunting

Qurban For Stunting, Upaya Kemenag Gunungkidul Tekan Angka Stunting

Jumat, 12 Juli 2024 16:23 WIB
Harga Emas Perhiasan Hari ini Jumat 12 Juli 2024 Naik Drastis! Cek Rinciannya ...

Harga Emas Perhiasan Hari ini Jumat 12 Juli 2024 Naik Drastis! Cek Rinciannya ...

Jumat, 12 Juli 2024 09:54 WIB
Jamaah Haji Pulang Hari ini Jumat 12 Juli 2024 Ada 20 Kloter, ini ...

Jamaah Haji Pulang Hari ini Jumat 12 Juli 2024 Ada 20 Kloter, ini ...

Jumat, 12 Juli 2024 09:54 WIB
Harga Emas Antam Hari ini Jumat 12 Juli 2024 Naik Fantastis, Cek Rinciannya ...

Harga Emas Antam Hari ini Jumat 12 Juli 2024 Naik Fantastis, Cek Rinciannya ...

Jumat, 12 Juli 2024 09:22 WIB
Dinamika Pilkada di Gunungkidul, PDI-P dan Golkar Berpotensi Koalisi

Dinamika Pilkada di Gunungkidul, PDI-P dan Golkar Berpotensi Koalisi

Jumat, 12 Juli 2024 05:43 WIB
Gegara Jalan Sempit, 2 Pengendara Mobil Cekcok di Semarang Hingga Menendang dan Memaki

Gegara Jalan Sempit, 2 Pengendara Mobil Cekcok di Semarang Hingga Menendang dan Memaki

Kamis, 11 Juli 2024 22:57 WIB
17 Kalurahan di Gunungkidul Lunas PBB Sebelum Jatuh Tempo

17 Kalurahan di Gunungkidul Lunas PBB Sebelum Jatuh Tempo

Kamis, 11 Juli 2024 19:36 WIB