Berita , Nasional , Pilihan Editor

Terkait Larangan Ekspor Minyak Goreng, Presiden Jokowi : Negara Butuh Pajak

profile picture Syarifatun
Syarifatun
Terkait Larangan Ekspor Minyak Goreng, Presiden Jokowi : Negara Butuh Pajak
Terkait Larangan Ekspor Minyak Goreng, Presiden Jokowi : Negara Butuh Pajak
HARIANE-Larangan ekspor minyak goreng kini sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi, demi tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Semenjak adanya kenaikan harga minyak goreng, membuat seluruh masyarakat kesulitan ditambah lagi terkait kenaikan harga BBM. Larangan ekspor minyak goreng menjadi solusi dalam pemenuhan kebutuhan minyak dalam negeri.
Adanya larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng ke luar negeri, kebutuhan masyarakat bisa tercukupi.

Berikut keterangan presiden Jokowi mengenai larangan ekspor minyak goreng, 27 April 2022, dilansir dari akun YouTube Sekretariat Presiden.

Mengikuti dinamika yang terjadi, presiden Jokowi setuju apabila Indonesia menetapkan larangan ekspor minyak goreng maupun bahan baku minyak goreng.
Presiden Jokowi menekan pemerintah agar selalu mempertimbangkan dan memprioritaskan masyarakat sebelum membuat keputusan. Karena kebutuhan masyarakat adalah hal penting yang harus diprioritaskan.
BACA JUGA : 3 Cara Membersihkan Minyak Goreng Dari Sisa Makanan, Selain Hemat Juga Bisa Bikin Lebih Sehat
Apalagi negara Indonesia merupakan negara yang termasuk produsen minyak terbesar di dunia, ironis apabila negara penghasil minyak malah masyarakatnya sendiri kesulitan memperoleh minyak.
Pelaku usaha minyak sawit diusahakan untuk melihat masalah ini lebih baik dan lebih jeli. Apalagi di Indonesia sudah melewati empat bulan mengalami kelangkaan minyak. Pemerintah juga sudah melakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi kelangkaan minyak tersebut.
“Saya sebagai presiden, tak mungkin membiarkan hal itu terjadi. Sudah empat bulan kelangkaan berlangsung dan pemerintah sudah mengupayakan berbagai kebijakan, namun belum efektif.” Ujar Jokowi dalam keterangannya.
Terkait dengan kelangkaan minyak yang terjadi di negara Indonesia, dan sudah melewati selama empat bulan namun juga belum teratasi. Akhirnya pemerintah menetapkan adanya larangan ekspor minyak goreng dan juga bahan baku minyak goreng ke luar negeri.
Larangan ekspor tersebut berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia terutama wilayah berikat. Adanya larangan ekspor minyak ke luar negeri memang akan menimbulkan dampak negative, seperti berpotensi mengurangi produksi hasil panen petani yang tidak terserap.
Tujuan diberlakukannya larangan ekspor minyak ke luar negeri adalah untuk menambah pasokan minyak dalam negeri hingga pasokan menjadi berlimpah.
Ads Banner

BERITA TERKINI

Kompetisi Bahasa dan Sastra 2025 Tunjukkan Kota Yogyakarta dalam Menjaga Suluh Peradaban

Kompetisi Bahasa dan Sastra 2025 Tunjukkan Kota Yogyakarta dalam Menjaga Suluh Peradaban

Selasa, 01 Juli 2025
Qonitah, Inspirasi Atlet Disabilitas Kulon Progo Menuju Peparda 2025

Qonitah, Inspirasi Atlet Disabilitas Kulon Progo Menuju Peparda 2025

Selasa, 01 Juli 2025
Kulon Progo Targetkan 24 Medali Emas di Ajang Peparda 2025

Kulon Progo Targetkan 24 Medali Emas di Ajang Peparda 2025

Selasa, 01 Juli 2025
Polres Kulon Progo Siap Terima Kritik dari Masyarakat

Polres Kulon Progo Siap Terima Kritik dari Masyarakat

Selasa, 01 Juli 2025
Penuhi Kebutuhan Literasi Masyarakat, Perpustakaan Yogyakarta Kotabaru Buka Sampai Malam

Penuhi Kebutuhan Literasi Masyarakat, Perpustakaan Yogyakarta Kotabaru Buka Sampai Malam

Selasa, 01 Juli 2025
Realisasi Pembayaran PBB-P2 Bantul Capai Rp 43,7 Miliar di Triwulan II, 3 Kapanewon ...

Realisasi Pembayaran PBB-P2 Bantul Capai Rp 43,7 Miliar di Triwulan II, 3 Kapanewon ...

Selasa, 01 Juli 2025
‎Dampak Jebolnya Groundseal Srandakan, Ribuan Jiwa Terdampak Kekeringan

‎Dampak Jebolnya Groundseal Srandakan, Ribuan Jiwa Terdampak Kekeringan

Selasa, 01 Juli 2025
Harga BBM Non Subsidi Naik Per 1 Juli 2025, Ini Daftar Lengkapnya!

Harga BBM Non Subsidi Naik Per 1 Juli 2025, Ini Daftar Lengkapnya!

Selasa, 01 Juli 2025
Sidang Perdana Gugatan Perdata Kasus Mafia Tanah Mbah Tupon Ditunda Pekan Depan, Begini ...

Sidang Perdana Gugatan Perdata Kasus Mafia Tanah Mbah Tupon Ditunda Pekan Depan, Begini ...

Selasa, 01 Juli 2025
DPRD Gunungkidul Tolak Penurunan Target PAD, Kenapa ?

DPRD Gunungkidul Tolak Penurunan Target PAD, Kenapa ?

Selasa, 01 Juli 2025