HARIANE - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Pemerintah menyepakati penetapan revisi Undang-undang mengenai Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE).
Kesepakatan itu muncul dalam masa persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 bersama pemerintah.
Hasilnya, selain revisi UU ITE yang disepakati bersama pemerintah, DPR juga menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan keempat atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.
Serta RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Di sisi lain, masih ada sepuluh RUU yang saat ini masih berada dalam pembahasan pembicaraan tingkat I.
“Salah satu rancangan undang-undang yang sangat strategis dan telah ditetapkan menjadi undang-undang adalah perubahan kedua undang-undang tentang informasi transaksi elektronik,” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa 5 Desember 2023.Menurut Puan, dinamika dunia digital yang terus berkembang mendorong DPR RI bersama pemerintah untuk mengatur mengenai perlindungan ruang digital dengan lebih baik, terutama untuk anak.
Perbaikan atas pasal-pasal yang dianggap multitafsir atau pasal karet juga menjadi salah satu prioritas dalam aspek perbaikan hukum sesuai kebutuhan masyarakat.
“Perubahan Undang-Undang ITE, diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dalam rangka melindungi pengguna sistem elektronik,” lanjutnya.****
