Ini 5 Tuntutan Mahasiswa Unjuk Rasa di Depan Gedung DPRD Bantul

HARIANE - Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Bantul pada Selasa, 18 Februari 2025. Aksi ini merupakan bentuk kritik terhadap kebijakan Presiden Prabowo.

Koordinator Umum Aliansi Mahasiswa Untuk Bantul, Ahmad Tomi Wijaya mengatakan, ada lima tuntutan mahasiswa yang ingin disampaikan dalam aksi ini.

Pertama, para mahasiswa meminta pemerintah agar mengembalikan marwah pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama program-program pemerintah.

"Kedua, pastikan hak-hak dosen, tenaga pendidik, ASN dan non ASN terpenuhi," tuturnya.

Ketiga, mahasiswi menuntut pemerintah untuk memberikan jaminan hidup bagi kaum muda. Keempat, mereka meminta agar pemerintah meninjau ulang progam pemerintah yang terlalu membebani keuangan negara, seperti halnya makan bergizi gratis, anggaran Kemenhan, TNI dan Polri.

Terakhir, mereka meminta pemerintah untuk mencabut izin pertambangan bagi perguruan tinggi, serta menolak mobilisasi mahasiswa dan dosen sebagai tenaga kerja murah yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Menurutnya, progam makan bergizi gratis yang tengah berlangsung saat ini tidak tepat sasaran. Pasalnya, program tersebut menyasar setiap anak baik kaya maupun miskin.

"Kami menilai program makan bergizi gratis ini tidak tepat sasaran, karena semua diberikan sehingga ini yang membuat anggaran negara terbebani," ucapnya. 

Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih mengutamakan perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Bukan malah membatasi anggaran untuk membangun sekolah-sekolah dengan dalih efisiensi anggaran.

"Jika hanya perut yang diberi makan, dan  akal dibiarkan kosong, maka generasi kita akan menuju generasi yang gelap," tuturnya.

Sejumlah spanduk bertuliskan kritikan-kritikan pun turut meramaikan aksi ini. Diantaranya adalah 'Pemerintah Efisien, Efisien Dalam Memangkas Harapan Bangsa', 'Ubur-ubur Ikan Lele, Pendidikan Bagaimana Le'.

Mereka juga membawa buku dan beberapa nasi kotak, sebagai simbol kritik terhadap pemerintah karena lebih mementingkan progam makan bergizi gratis yang sampai saat ini belum tampak kejelasannya, ketimbang memperbaiki kualitas pendidikan.