Berita , D.I Yogyakarta

Disnakertrans Bantul Terima 3 Aduan Pembayaran THR Jelang Lebaran 2025

profile picture Yohanes Angga
Yohanes Angga
Disnakertrans Bantul Terima 3 Aduan Terkait THR Jelang Lebaran 2025
Kepala Disnakertrans Bantul, Istirul Widilastuti. Foto/hariane.com.

HARIANE - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bantul tercatat telah menerima tiga aduan terkait tunjangan hari raya (THR) menjelang lebaran 2025 ini. Aduan tersebut disampaikan lewat posko THR yang telah disiapkan sejak sepekan ramadhan.

Kepala Disnakertrans Bantu, Istirul Widilastuti mengatakan, berdasarkan ketentuan pemberian THR paling lambat harus diserahkan kepada pekerja tujuh hari sebelum lebaran. Jika melebihi batas waktu ini, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran.

"Ada tiga aduan dari tiga perusahaan. Ini baru proses dan diharapkan bisa diselesaikan dengan baik," katanya, Senin 17 Maret 2025.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut, pihaknya akan melakukan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan, terutama yang berpotensi bermasalah. Pengawasan tersebut akan dilakukan secara langsung di lapangan.

Istirul menambahkan, bagi para pekerja yang ingin mengadukan dugaan pelanggaran bisa langsung datang ke kantor Disnakertrans Bantul, membuat laporan melalui media sosial maupun website https://nakertrans.jogjaprov.go.idthr/.

Aturan pemberian THR diatur dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan NomM/2/HK.04.00/III/2025 disebutkan bahwa semua pekerja berhak mendapatkan THR, baik dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Besarannya bergantung pada masa kerja pekerja. Jika masa kerja sudah mencapai 12 bulan atau lebih, maka THR yang diterima sebesar satu bulan gaji. Jika kurang dari 12 bulan, maka besaran THR dihitung secara proporsional.

Sementara itu, ketua DPC K-SBSI Kabupaten Bantul, Eko Bagus Prayogi menegaskan bahwa perusahaan wajib memberikan THR paling lambat H-7 sebelum lebaran. Ia juga mengingatkan agar perusahaan tidak mencicil karena hal tersebut melanggar aturan.

"Untuk saat ini kami masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Kami akan terus mengawal dan mengawasi perusahaan-perusahaan di Bantul agar THR dibayarkan sesuai ketentuan," ujarnya.****

1
Ads Banner

BERITA TERKINI

Kompetisi Bahasa dan Sastra 2025 Tunjukkan Kota Yogyakarta dalam Menjaga Suluh Peradaban

Kompetisi Bahasa dan Sastra 2025 Tunjukkan Kota Yogyakarta dalam Menjaga Suluh Peradaban

Selasa, 01 Juli 2025
Qonitah, Inspirasi Atlet Disabilitas Kulon Progo Menuju Peparda 2025

Qonitah, Inspirasi Atlet Disabilitas Kulon Progo Menuju Peparda 2025

Selasa, 01 Juli 2025
Kulon Progo Targetkan 24 Medali Emas di Ajang Peparda 2025

Kulon Progo Targetkan 24 Medali Emas di Ajang Peparda 2025

Selasa, 01 Juli 2025
Polres Kulon Progo Siap Terima Kritik dari Masyarakat

Polres Kulon Progo Siap Terima Kritik dari Masyarakat

Selasa, 01 Juli 2025
Penuhi Kebutuhan Literasi Masyarakat, Perpustakaan Yogyakarta Kotabaru Buka Sampai Malam

Penuhi Kebutuhan Literasi Masyarakat, Perpustakaan Yogyakarta Kotabaru Buka Sampai Malam

Selasa, 01 Juli 2025
Realisasi Pembayaran PBB-P2 Bantul Capai Rp 43,7 Miliar di Triwulan II, 3 Kapanewon ...

Realisasi Pembayaran PBB-P2 Bantul Capai Rp 43,7 Miliar di Triwulan II, 3 Kapanewon ...

Selasa, 01 Juli 2025
‎Dampak Jebolnya Groundseal Srandakan, Ribuan Jiwa Terdampak Kekeringan

‎Dampak Jebolnya Groundseal Srandakan, Ribuan Jiwa Terdampak Kekeringan

Selasa, 01 Juli 2025
Harga BBM Non Subsidi Naik Per 1 Juli 2025, Ini Daftar Lengkapnya!

Harga BBM Non Subsidi Naik Per 1 Juli 2025, Ini Daftar Lengkapnya!

Selasa, 01 Juli 2025
Sidang Perdana Gugatan Perdata Kasus Mafia Tanah Mbah Tupon Ditunda Pekan Depan, Begini ...

Sidang Perdana Gugatan Perdata Kasus Mafia Tanah Mbah Tupon Ditunda Pekan Depan, Begini ...

Selasa, 01 Juli 2025
DPRD Gunungkidul Tolak Penurunan Target PAD, Kenapa ?

DPRD Gunungkidul Tolak Penurunan Target PAD, Kenapa ?

Selasa, 01 Juli 2025